Pendekatan Dalam Menangkal Korupsi: Menuju Bangsa yang Bersih
Korupsi ibarat sebuah penyakit ganas yang menyerang organ tubuh manusia. Ia menghancurkan keuangan negara, menghambat perkembangan dan melukai keadilan dalam masyarakat. Sejak dulu telah banyak upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi, namun praktik korupsi masih tumbuh subur dalam masyarakat.
Dilansir dari laman kompas hasil survei Indonesia Corruption watch (ICW) pada tahun 2023 terjadi 791 kasus korupsi dan jumlah tersangka 1695 orang dengan total kerugian negara 28,4 Triliun. Menuru ICW walaupun angka kerugian negara turun dari tahun sebelumnya 42,7 Triliun namun angka ini masih tergolong tinggi.
Nah, Pada artikel ini kami akan membahas lebih dalam berbagai upaya komprehensif yang perlu dilakukan agar Indonesia dapat melangkah menuju bangsa yang bersih dari korupsi.
Pendekatan Dalam Menangkal Korupsi
Pendekatan Preventif
Jika koripsi diibaratkan sebuah panyakit maka cara untuk mengatasi penyakit tersebut adalah dengan memotong rantai penyebab utamanya. upaya pencegahan merupakan langkah yang paling ampuh unuk menekan penyebaran tindakan korupsi.
Ada beberapa strategi dalam pendekatan preventif untuk menangkal korupsi seperti,
Edukasi Anti-Korupsi disekolah
Sekolah, menjadi wadah penting untuk menanamkam nilai anti korupsi seperti kejujuran dan integritas. Kurikulum pendidikan anti korupsi perlu diajarkan disekolah disemua tingkatan. Lingkungan keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan harus terlibat agar upaya ini berjalan baik.
Transparansi dan Akuntabilitas
Tranparan dan akuntabilitas baerkaitan dengan kebijakan dan rencana anggaran dapat di akses dengan mudah oleh publik. Hal ini menandakan pemerintah serius dalam mepersempit ruang gerak oknum oknum nakal pelaku korupsi. masyarakat merasa terlibat langsung dalam mengawasi anggaran yang di kelolah oleh pemerintah. sehingga secara tidak langsung praktik korupsi dapat di tekan.
Memperkuat Sistem Hukum
Undang-undang anti-korupsi di perkuat lagi. Lembaga lembaga seperti KPK, Kepolisian RI, dan Kejaksaan saling bahu membahu untuk memberantas korupsi. bukannya malah jadi alat penguasa atau elit untuk mengkriminalisasi masyarakat
Pendekatan Represif
Jika kita melihat negara Tiongkok, para pejabat yang terbukti melakukan tindakan korupsi sudah di pastikan pejabat tersebut telah menggali kuburannya sendiri. harta kekayaanya dikembalikan pada negara, serta keluarganya di kucilkan. Seandainya hal seperti ini berlaku di Indonesia.
Nah, penegakan hukum yang tegas akan sangat efektif memberantas korupsi, sehingga para oknum pejabat akan berfikir seribu kali jika ingin korupsi. adapun strategi pendekatan represif mencakup:
Maksimalkan KPK
Proses Hukum Yang Sederhana
Seharusnya penanganan hukum dari proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung cepat. Agar para tersangka kasus korupsi tidak memiliki kesempatan untuk melakukan upaya upaya hukum untuk mengurangi hukuman mereka.
Penegakan Hukum Yang Tidak Tebang Pilih
Maksudnya jangan pilih pilih dalam menetapkan tersangka korupsi. Penegak hukum harus menegakkan hukum seadil adilnya tidak memilih orang kaya, bejabat tinggi, ataupun tokoh terkenal.
Pendekatan Kultural
Tidak dipungkiri korupsi merupakan warisan pemerintah kolonial kepada pendahulu kita. Jika korupsi dulu hanya dilakukan oleh para raja, sultan dan bangsawan kini korupsi hampir dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. maka strategi pendekatan kultural harus di hidupkan lagi seperti
Perkuat Moral Dan Etika
Peran lingkungan keluarga dan orang tua untuk menanamkan nilai moral dan etika cukup penting, hal ini agar sifat jujur dan rasa tanggungjawab tumbuh sehingga perilaku korupsi jadi hal yang tabuh dalam lingkungan masyarakat.
Sadar Bahaya Korupsi
Kampanye anti-korupsi harus terus dilakukan baik dimedia nasional maupun sosial. Agar masyarakat mengetahui dampak yang di akibatkan oleh korupsi terhadap pembangunan negara.
Partisipasi Masyarakat
Masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan dan mekanisme untuk melaporkan praktik korupsi. Whistleblowing system yang efektif harus dibangun disertai dengan jaminan keamanan bagi pelapor.
Budaya Malu
Masyarakat harus didorong untuk tidak menerima, memberi, dan menutupi praktik korupsi. Membangun budaya malu terhadap korupsi dapat menjadi benteng yang kokoh.
Kesimpulan
Pemberantasan korupsi membutuhkan upaya komprehensif dan berkelanjutan dari semua pihak. Pendekatan preventif, represif, kultural, kolaboratif, dan teknologi harus dijalankan secara sinergis untuk mencapai bangsa yang bersih dari korupsi.
